BERASTAGI, urcgempurnews.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan setelah ratusan siswa mengalami keluhan kesehatan usai menyantap makanan yang dibagikan dalam program tersebut.
Peristiwa yang terjadi pada Kamis, 13 Agustus 2026 itu melibatkan siswa SMA Negeri 1 Berastagi serta sekolah swasta di wilayah Berastagi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, jumlah siswa yang diduga mengalami keracunan mencapai 361 orang.
Para siswa dilaporkan mengalami sejumlah keluhan kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG. Sebagian korban harus mendapatkan perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Karo.
Kasus tersebut menjadi perhatian serius karena program MBG menyasar anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat. Keamanan, kebersihan, kualitas bahan makanan, proses pengolahan hingga distribusi seharusnya menjadi aspek yang tidak boleh dikompromikan.
Satu Siswa Dirujuk ke Medan
Dari ratusan siswa yang terdampak, terdapat seorang siswa SMA Negeri 1 Berastagi yang mengalami kondisi lebih berat sehingga harus dirujuk ke RSU Haji Medan.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut siswa tersebut sempat mengalami penurunan kesadaran sehingga membutuhkan penanganan lebih intensif. Saat ini, korban mendapatkan perawatan di Pediatric Intensive Care Unit (PICU) RSU Haji Medan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan makanan dalam program MBG bukan perkara sepele. Kesalahan dalam proses penyediaan makanan dapat berdampak langsung terhadap kesehatan bahkan keselamatan penerima manfaat.
BGN Ambil Tindakan terhadap SPPG
Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan investigasi terhadap kejadian tersebut. Pemeriksaan sampel makanan juga dilakukan bersama Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui penyebab pasti munculnya keluhan kesehatan para siswa.
Selain investigasi, BGN mengambil tindakan administratif berupa pencopotan Kepala SPPG yang berkaitan dengan kejadian tersebut serta penyegelan dapur operasional.
Namun, tindakan administratif tersebut dinilai belum cukup apabila nantinya hasil pemeriksaan menemukan adanya kelalaian serius dalam proses penyediaan makanan.
Ketua Umum DPP LSM GEMPUR Mengecam
Ketua Umum DPP LSM GEMPUR, Bagus Abdul Halim, S.E., mengecam keras terjadinya peristiwa yang menyebabkan ratusan siswa harus mendapatkan penanganan medis tersebut.
Menurut Bagus, program MBG merupakan program yang menyangkut kepentingan dan kesehatan generasi muda sehingga seluruh pihak yang terlibat harus bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.
“Kami mengecam keras kejadian ini. Anak-anak sekolah bukan objek percobaan. Mereka berhak mendapatkan makanan yang benar-benar aman, sehat dan layak dikonsumsi,” tegas Bagus Abdul Halim, S.E.
Ia meminta pemerintah tidak hanya melakukan evaluasi setelah terjadi kejadian, tetapi memperketat pengawasan sejak proses pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan hingga makanan diterima dan dikonsumsi para siswa.
Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya kelalaian atau pelanggaran dalam penyediaan makanan, maka pihak yang bertanggung jawab harus diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai setelah kejadian ramai diberitakan, kemudian persoalan berhenti pada evaluasi. Kalau memang ditemukan kelalaian, harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Jangan ada pihak yang dilindungi,” ujarnya.
Minta Investigasi Dibuka Secara Transparan
DPP LSM GEMPUR juga meminta agar proses investigasi dilakukan secara terbuka dan menyeluruh. Pemeriksaan, menurut Bagus, tidak cukup hanya mengambil sampel makanan, tetapi juga perlu menelusuri seluruh rantai penyediaan MBG.
Mulai dari kualitas dan asal bahan baku, tanggal produksi, proses memasak, kebersihan dapur, penyimpanan makanan, distribusi, waktu makanan sampai ke sekolah hingga prosedur pengawasan sebelum makanan diberikan kepada siswa.
“Kami meminta pemerintah menyampaikan hasil pemeriksaan secara transparan kepada masyarakat. Apa penyebabnya harus dijelaskan berdasarkan hasil laboratorium dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan asumsi,” kata Bagus.
Ia juga meminta agar kondisi seluruh siswa yang menjadi korban terus dipantau hingga benar-benar dinyatakan pulih oleh tenaga medis.
Jangan Sampai Kasus Berulang
Kasus di Berastagi menambah perhatian terhadap aspek keamanan dalam pelaksanaan program MBG. Pemerintah sebelumnya juga telah menyatakan bahwa pengawasan setiap tahapan penyediaan makanan harus diperketat setelah insiden tersebut.
Bagus menilai keselamatan penerima manfaat harus ditempatkan sebagai prioritas utama.
“Tujuan MBG adalah memberikan makanan bergizi kepada anak-anak. Jangan sampai program yang niatnya sangat baik justru menimbulkan persoalan kesehatan karena lemahnya pengawasan,” tegasnya.
DPP LSM GEMPUR, lanjut Bagus, akan ikut mengawal perkembangan kasus tersebut dan mendorong agar hak-hak para siswa yang terdampak benar-benar diperhatikan.
Hingga saat ini, penyebab pasti kejadian masih dalam proses pemeriksaan. Karena itu, URC Gempur News tidak menyimpulkan bahwa makanan MBG telah terbukti menjadi penyebab keracunan sebelum hasil pemeriksaan resmi diterbitkan.
Redaksi juga membuka ruang klarifikasi bagi pihak SPPG, BGN, pemerintah daerah maupun pihak lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan MBG di Berastagi.
URC GEMPUR NEWS — Media Nasional, Suara Rakyat, Fakta Nyata
